Hukum dan Pranata Pembangunan 2

Bagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Yang Kaitannya Dengan Ijin Mendirikan Bangunan? (Sesusai Regional Masing-Masing)

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 14

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

	BAB II OBYEK DAN SUBYEK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
		Pasal 2
		Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.
		Pasal 3
		Obyek Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pendirian dan perubahan bangunan di wilayah daerah.
		Subyek Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan/ atau merubah bangunan.
		BAB III SYARAT-SYARAT UMUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
		Pasal 4
		Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
		Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Formulir permohonan IMB; Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih berlaku; Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah dan tanda bukti tertulis perjanjian/kerelaan pemanfaatan tanah dalam hal tanahnya milik pihak lain; Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan; Surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menyelesaikan pembangunan; dan Rekomendasi instansi teknis terkait.
		Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Advice planing; Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi; Gambar Situasi Bangunan (letak bangunan, akses jalan, parkir dan lain-lain); Gambar Rencana Taman atau penghijauan; Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping; Rencana Pondasi; Rencana Atap; Gambar Potongan; Gambar Instalasi dan sanitasi; Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja; dan Tanda tangan penanggungjawab gambar. Gambar rencana arsitektur sebagaimana dimaksud huruf (b) berskala minimal 1:100 dengan ukuran kertas Minimal A2.
		Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi: Harus terintegrasi dengan wilayah atau lingkungan sekitar (drainase, pagar dan jalan);  Harus berwawasan lingkungan; Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunan lainnya; Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis lainnya diatur dengan Peraturan Walikota. ¹
		BAB IV PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
		Bagian Kesatu Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
		Pasal 5
		Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
		Tata Cara Penerbitan IMB adalah sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Walikota Tangerang Selatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan; Formulir dimaksud harus dibubuhi bermaterai cukup; Badan mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud huruf a diatas; Jika persyaratan telah lengkap dan benar, maka permohonan tersebut diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan; Setelah berkas diterima dengan lengkap dan benar diadakan peninjauan kelokasi dan dibuatkan berita cara pemeriksaan lapangan (BAPL) oleh  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; Setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Walikota menetapkan besarnya retribusi  yang wajib dibayar oleh pemohon; Walikota menerbitkan IMB setelah Pemohon membayar  retribusi.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan IMB diatur dengan Peraturan Walikota.²
		Bagian Kedua Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Pasal 6
		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
		Berdasarkan hasil pemeriksaan atas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Kerja dapat menolak atau menerima permohonan.
		Berdasarkan hasil pemeriksaan atas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Kerja dapat menolak atau menerima permohonan.
		Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), dan dilakukan peninjauan lapangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
		Bagian Ketiga Penangguhan dan Penolakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Pasal 7
		Permohonan izin dapat ditangguhkan atau ditunda berdasarkan alasan: Pemerintah daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan khusus persyaratan konstruksi,instalasi atau kelengkapan bangunan nilai lingkungan yang direncanakan dalam permohonan; Pemerintah daerah nyata-nyata sedang merencanakan revisi rencana induk kota; Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan yang diajukan.
		Penangguhan/penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota³ dengan menyebutkan alasan penangguhan /penundaan.
		Pasal 8
		Penolakan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) disebabkan oleh: Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan daerah ini secara lengkap dan benar; Rencana pekerjaan untuk untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku; Bertentangan dengan kepentingan umum,hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup; Letak dan kegunaan tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan; Adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Bagian Keempat Pengecualian
		Pasal 9
		IMB tidak diperlukan untuk pelaksanaan mendirikan bangunan yang meliputi: Jalan Umum beserta bangunan pelengkapnya; Bangunan pengairan dan irigasi; Bangunan penunjang yang bersifat sementara; Bangunan gapura wilayah.
		BAB V MASA BERLAKU IMB
		Pasal 10
		IMB berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.
		Pasal 11
		IMB dinyatakan tidak berlaku apabila selama jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan IMB tidak dilaksanakan pembangunan. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada kegiatan pembangunan, maka pemohon dapat mengajukan perpanjangan IMB. Perpanjangan IMB sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.   Apabila selama jangka waktu perpanjangan IMB sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ada kegiatan pembangunan, maka harus mengajukan permohonan baru. Bagi bangunan yang menggunakan sewa/kontrak lahan berlaku sesuai dengan lamanya masa sewa/kontrak tersebut. Khusus bangunan menara telekomunikasi, antena dan sejenisnya ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah melampirkan kajian teknis.
		BAB VI PEMBERIAN IMB BERSYARAT
		Pasal 12
		Bangunan yang terlanjur dibangun sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak memiliki IMB, maka permohonan IMB dapat diproses sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi serta tidak bertentangan dengan ketentuan mendirikan bangunan. Bangunan yang terlanjur dibangun sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak memiliki IMB, dan tidak memenuhi persyaratan teknis tetapi memenuhi persyaratan administrasi  serta tidak bertentangan dengan ketentuan mendirikan bangunan maka permohonan IMB dapat diproses. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi kegiatan tambahan dan atau renovasi bangunan secara fisik / konstruksi bagi yang telah memiliki IMB.  Pemilik bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi apabila pemerintah kota melakukan penertiban terhadap bangunan yang memiliki IMB tapi tidak memenuhi persyaratan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB bersyarat diatur dengan Peraturan Walikota*
		BAB VII PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
		Pasal 13
		Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki IMB dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan bangunan, wajib melaksanakan pemutihan IMB. Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 5 (Lima) tahun pada saat permohonannya diajukan, sedangkan bangunan yang usianya kurang dari 5 (Lima) tahun, izinnya disamakan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan biasa. Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kawasan pemukiman. Ketentuan dan tata cara pemutihan IMB sebagamana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota*
		Pasal 14
		Permohonan pemutihan IMB dapat ditolak apabila: Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Melanggar hak orang lain; Tidak sesuai dengan rencana tata kota.
		Apabila permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1), bangunan tersebut harus dibongkar.
		BAB VIII PENERTIBAN BANGUNAN
		Pasal 15
		Bangunan, bangunan tambahan dan atau renovasi tanpa IMB dapat dikenakan tindakan sebagai berikut : Teguran secara tertulis berturut-turut paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari diantara tahap teguran tersebut; Apabila tidak mengindahkan sebanyak 3 (tiga) kali teguran, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan bangunan dan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan.
		Pembongkaran bangunan dilakukan oleh Tim Penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota  6
		BAB IX PENCABUTAN IMB
		Pasal 16
		IMB dapat dicabut perizinannya apabila : Ditemukannya pemalsuan Dokumen persyaratan IMB. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keputusan pengadilan.
		Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota*
		Pasal 17
		Izin yang telah dicabut,ditolak dan yang batal dengan sendirinya,dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon.
		BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
		Pasal 18
		Pembinaan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
		Unit Kerja sebagaimana pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
		Pasal 19
		Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan setiap bangunan yang dibangun harus dilengkapi dengan papan nama proyek yang mencantumkan: Nama Proyek; Nomor IMB; Nomor BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan); Waktu pelaksanaan pembangunan; Lokasi.
		Setiap pemegang Izin diwajibkan menjaga bangunan miliknya agar tidak membahayakan kepentingan umum.

		Pasal 20
		Pelaksanaan pengawasan terhadap IMB dan tertib bangunan di daerah dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ditunjuk Walikota.
		BAB XI RETRIBUSI IMB
		Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
		Pasal 21
		Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
		Pasal 22
		Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB dikenakan retribusi.
		Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan: Pendirian bangunan baru; Perubahan fungsi, revisi bangunan dan perpanjangan izin; Penambahan bangunan.
		Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

		Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
		Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
		Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh IMB.
		Bagian Kedua Golongan Retribusi
		Pasal 23
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
		Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
		Pasal 24
		Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan pada luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan standar harga bangunan.
		Untuk faktor tingkat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
		Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: No Tingkat bangunan Koefisien Lantai Basement 1,20 Lantai Dasar 1,00 Lantai II 1,09 Lantai III 1,12 Lantai IV 1,15 Lantai V 1,18 Lantai VI 1,21 Lantai VII 1,24 Lantai VIII 1,27 Dan seterusnya setiap kenaikan dan penurunan 1 (satu) lantai ditambah 0,03
		Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Yang Dianut Dalam PenetapanTarif Retribusi
		Pasal 25
		Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
		Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Penerbitan dokumen izin; Pengawasan di lapangan; Penegakan hukum; Penatausahaan; dan Biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
		Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
		Pasal 26
		Besarnya standar harga bangunan per M2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
		Besarnya tarif Retribusi IMB dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut. RIMB = (LB x Harga Satuan Retribusi Per M2 x KB ) RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LB     = Luas Bangunan KKB  = Koefisien Ketinggian Bangunan
		Untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan dikenakan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai retribusi bangunan.
		Untuk pengganti IMB yang hilang dikenakan tarif retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari retribusi bangunan.
		Khusus untuk tempat ibadah yang di dalamnya terdapat sarana yang bisa dipakai untuk: Kegiatan resepsi dan kegiatan lainnya; Tempat pendidikan; dan Sarana yang bersifat komersil; Dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai retribusi bangunan.
		Pasal 27
		Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
		Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
		Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota  http://hukum.tangerangselatankota.go.id/files/perda%20IMB%20Nomor%2014%202011.docx.

Hukum dan Pranata Pembangunan 1

Hukum dan Pranata Pembangunan

1. PENTINGNYA SEORANG ARSITEK DALAM MEMILIKI LEGALITAS DAN KELAYAKAN SECARA HUKUM UNTUK MEMPERTANGGUNG-JAWABKAN PROFESINYA

Seorang arsitek harus mempunyai beberapa kelayakan atau kriteria agar proses pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Salah satu syarat kelayakan atau kriteria yang harus dimiliki ialah Kelayakan Legalitas. 

Seseorang bisa dinyatakan atau mendapat gelar 'arsitek' biasanya dengan terbuktinya gelar atau hal-hal yang bersifat resmi seperti ijazah strata 1 (S1), bukti kerja praktek yang secara tidak langsung menjadi penanda bahwa proses-proses yang harus dilewati telah diselesaikan.

Dalam membangun sebuah bangunan banyak hal-hal yang harus diurus. Maka dalam hal ini sang arsitek harus memperhatikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan didalam proses pembangunan. Lalu proses pembangunan akan berjalan mulus jika sang arsitek mempunyai surat-surat penanda bahwa pembangunan yang akan dilakukan ini telah sah atau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat.

Lalu salah satu aspek lain yang dibutuhkan ialah Skill, dalam artian sang arsitek harus menunjukan apa 'senjata' yang ia miliki agar dapat menarik perhatian client. Dalam tahap ini sang arsitek juga perlu meyakinkan hati client dengan membuktikan hasil design yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan client dengan tujuan untuk membuat client yakin dengan hasil kerja sang arsitek. 

Sikap tanggung jawab harus dijunjung tinggi dalam dunia arsitek, maksudnya dalam perancangan sebuah gedung harus diperhatikan faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dan dipengaruhi beberapa aspek. Karena jikalau terjadi beberapa hal yang tidak dingingkan, sang arsiteklah yang harus bertanggung jawab karena penanggung jawaban ini berhubung dengan nyawa.




2. PASAL UUD 19945 YANG MENJELASKAN TENTANG KEWAJIBAN DAN HAK SEORANG PROFESIONAL YANG SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIANNYA

PRINSIP PROFESIONALITAS yang disebutkan dalam Pasal 7 
(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 
khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 
sesuai dengan bidang tugas; 
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan 
bidang tugas; 
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
keprofesionalan;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 
prestasi kerja; 
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 
sepanjang hayat; 
h.Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 
keprofesionalan guru. 

Pasal 11 
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pergunia.n tinggi 
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 
terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. 
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, 
transparan, dan akuntabel. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: 
a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup 
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan 
tugas dan prestasi kerja; 
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas 
dan hak atas kekayaan intelektual; 
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 
kompetensi; 
e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas 
keprofesionalan; 
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 
ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau 
sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah 
pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang--
undangan; 
g. Memperoleh rasa aman clan jaminan keselarnatan dalam 
melaksanakan tugas; 
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi 
profesi; 
i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan 
kebijakan pendidikan; 
j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan 
/ atau 
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam 
bidangnya. 

http://kepri.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lysc1391498449.pdf

Pendidikan Kewarganegaraan [BAGIAN TIGA]: Meringkas Salah Satu Bab Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Perguruan Tinggi

 “Buku Pegangan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi & Mahasiswa” karya Drs. Sunarso M.Si tahun 2011)

BAB I       PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARNGEARAAN

                 Pendidikan kewarganegaraan ialah salah satu solusi untuk memaparkan cabang-cabang kewarganegaraan itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sudah di tanam sejak kecil walau beberapa lembaga pengajaran memberikan pendidikan dasar kewarganegaraan yang belum terlalu berbau politik.

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis dari pada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya. Akibat lebih lanjut mata kuliah ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh mahasiswa. Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata kuliah/mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam system pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali pada tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan,  yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagi yang kehilangan status kewarganegaraan.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No.122274/s tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia  pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran Civics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang  (1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6) Hak dan kewajiban warga negara, (7) Manifesto Politik, (8) Lampiran Dekrit Presiden, pidato Presiden, Declaration of Human Rights dan lain-lain yang dipaketkan dalan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran Civics  versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama Kewargaan Negara, yang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945, adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, HAM, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantive mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKN. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 (Muchson AR:2003).

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru ( New Indonesian Civic Education). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan meteri pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem pendidikan nasional juga sedang disosialisasikan pembaharuan kurikulum dengan konsep yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence Based Curriculum) atau disingkat KBK. Penerapan konsep baru ini tentu saja harus disesuaikan dengan model KBK. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil ( sivil society), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et al (1999:25) mengemukakan, civic  education is necessary for  the building and consolidation of a democratic society.

 Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh dosen dan guru, siswa danmahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat top down, melainkan lebih bersifat buttom up. Untuk itulah yang diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara klasik tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (a good citizen). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolosioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru ,warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa/mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

            Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang dikemas terdahulu.

            Bertujuan agar setiap penduduk negeri ini bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita bagi bangsa ini. Karena setiap bangsa mempunyai cita-cita yang ingin dituju agar tercapainya kesejahteraan yang permanen.

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kompetensi sbb:

 1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

C. SUBSTANSI MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print (1999:12) berpendapat isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah:

1. Hak dan tanggung jawab warga negara.

2. Pemerintahan dan lembaga-lembaga.

3. Sejarah dan konstitusi.

            4. Identitas nasional.

            5. Sistem hukum dan rule of law.

            6. Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial.

            7. Proses dan prinsip-prinsip demokrasi.

            8. Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan.

            9. Wawasan internasional.

            10. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.

           

Waterwoth (1998:3) mengemukakan tentang butir-butir concept of citiznship dan warga negara yang baik, yaitu:

            1. Menghargai warisan budaya masyarakatnya.

            2. Menggunakan hak pilih.

            3. Menghormati hukum dan norma-norma masyarakat.

            4. Memahami berbagai proses politik dan ekonomi.

            5. Menggunakan hak berbicara.

            6. Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat.

            7. Peduli terhadap lingkungan lokalnya.

 Sedangkan Abdul Azis Wahab (2000:5) mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang harus menjadi prinsip utama penegembangan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

1. Konstitusionalisme.

2. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Kewarganegaraan cerdas.

4. Kedaulatan rakyat.

5. Kekuasaan hukum.

6. Hak asasi manusia.

7. Pembagian kekuasaan.

8. Sistem peradilan yang bebas.

9. Pemerintahan daerah.

10. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian dimuka diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaan ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, Pendidikan Kewaganegaraan paradigma baru harus didasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, Pancasila sebagai dasar negara (Muchson, 2003). Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan civic knoledge berupa aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub aspek:

1. Persatuan bangsa;

2. Norma, hukum dan peraturan;

3. Hak asasi manusia;

4. Kebutuhan hidup warga negara;

5. Kekuasaan dan politik;

6. Masyarakat demokratis;

7. Pancasila dan konstitusi negara,

8. Globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengantar

2. Hak asasi manusia

3. Hak dan kewajiban warganegara

4. Bela negara

5. Demokrasi

6. Wawasan Nusantara

7. Ketahanan nasional

8. Politik dan strategi nasional.

           

D. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)

Proses pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia, menyerap dan menyepakati filosofi konsep pendidikan internasional yang cenderung semakin, manusiawi, realistis, egaliter, demokratis, dan religius. Kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, menerima deklarasi UNESCO (1998), yaitu hakikat pendidikan yang berwujud empat pilar pendidikan sebagai berikut: (1 ) Learning to Know termasuk prinsip learning to lern,  learning to think dan life long education; (2) Learning to Do; (3) Learning to Be dan (4) Learning to Live Together. 

Untuk keperluan pengembangan MPK dan MBB dikutipkan prinsip learning to live together sebagai berikut: (1) membangun solidaritas sosial, (2) memperkuat ketahanan masyarakat, (3) membangun sistem nilai, (4) upaya pembentukan identitas; (5) membangun pra kondisi untuk budaya perdamaian (Hamdan Mansoer, 2003:1).

Pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai fungsi untuk pembentukan sosok lulusan yang utuh dan lengkap ditinjau dari segi kemampuan/ketrampilan dan kematangan/kesiapan pribadi. Karenanya pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan (1) manusia unggul secara intelektual dan anggun secara moral, (2) kompeten menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (3) memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial.

Oleh karea itu MPK lebih diarahkan kepada pemantapan dan pemahaman serta pengembangan filosofi untuk kepentingan pembentukan dan pengembangan kepribadian warga negara yang cendekia, cerdas, dan menguasai kompetensi profesinya. Kebijakan yang ditempuh antara lain mulai tahun akademis 2003-2004 diberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Kurikulum ini menekankan kejelasan hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal: (1) menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu, (2) menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam bentuk kekaryaan, (3) menguasai sikap berkarya, (4) menguasai hakikat dan kemampuan dalam kehidupann bermasyarakat dengan pilihan kekaryaan. Berbekal kompetensi yang dimiliki, seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadikan bekal pendidikan yang diperolehnya sebagai pencerah masyarakat, bangsa dan negara. Untuk tercapainya maksud tersebut rumpun MPK dan MBB (mata kuliah berkehidupan bermasyarakat) punya peran strategis. Adapun yang termasuk rumpun MPK adalah Penidikam Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewaganegaraan. Sedangkan rumpun MBB antara lain Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD) yang sekarang oleh Dikti akan digabung menjadi Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), serta Kealaman Dasar (IAD).

E. KOMPETENSI YANG DI HARAPKAN DARI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah, dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2): Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) Pendidikan agama, (b) Pendidikan Kewarganegaraan, (c) Bahasa. Pasal 2: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsimengmbangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari perserta didik dengan perilaku yang: (a) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa; (b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (c) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara; (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten , berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri (tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya). 

Pendidikan Kewarganegaraan [BAGIAN DUA]: Meringkas Salah Satu Bab Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Perguruan Tinggi

BAB 7: Ideologi Negara

           

 A. PERLUNYA IDEOLOGI BAGI SUATU BANGSA

 1. Pengertian Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari dua kata yaitu ideo  yang berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan atau paham mengenai cita-cita. Ideologi sebenarnya merupakan penjelmaan dari filsafat, dan seperti halnya filsafat maka ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda, karena masing-masing bertolak dari filsafat yang berbeda pula. Beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Heuken

(a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran;

(b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu;

(c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

 b. Sastrapratedja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

c. Murdiono

Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita-cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 2. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

Bagi suatu bangsa dan negara Ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu ideologi mereka menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mereka dengan berbagai dimensinya.

 Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar atau adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya.

 Ideologi memiliki beberapa fungsi bagi hidup dan kehidupan bangsa, antara lain:

a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan juga kejadian-kejadian di alam sekitarnya.

b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.

            d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.

e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

 B. BEBERAPA IDEOLOGI NEGARA LAIN

 1. Kapitalisme

            a. Sejarah Perkembangannya

Kapitalisme muncul sebagai anak kandung dari paham i ndividualisme dan liberalism e. Kapitalisme mengalami perkembangan dalam tiga fase. Pertama, kapitalisme awal (1500-1750) yang didasarkan pada pemunculan sebuah industri tekstil di Inggris yang mulai menggunakan mesin-mesn sederhana. Kedua, kapitalisme klasik (1750-1914) yang ditandai begitu jelas dengan adanya revolusi industri. Cirinya memperkuat industri dengan dukungan teknologi baru. Ciri lainnya negara tidak perlu ikut campur dalam sistem ekonomi. Tokoh sentralnya adalah Adam Smith. Kapitalisme fase inilah yang disebut kapitalisme liberal. Ketiga, kapitalisme lanjut yang berkembang abad 20. Dalam fase ini kapitalisme mulai meninggalkan sistemnya yang dulu, yang disebut kapitalisme tradisional. Penganut ideologi ini antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia.

            b. Pengertian & Ciri- Ciri Pokok Kapitalisme

Kapitalisme adalah sebuah kondisi dimana dibolehkannya orang perorang memiliki kapital, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Dibolehkannya kapital yang tunai dipinjamkan dengan maksud memperoleh bunga, sehingga kapitalnya tumbuh menjadi besar. Dibolehkannya orang per orang itu menggunakan kapitalnya untuk berusaha, yaitu ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi dengan maksud memperoleh laba. Juga diperbolehkannya memutar kapital miliknya dalam surat-surat berharga di Bursa Efek. Dibolehkannya laba itu ditumpuk terus yang semuanya menjadi hak milik pribadinya yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Besarnya kapital yang dimiliki oleh orang perorang itu juga tidak dibatasi. Kapitalnya boleh berakumulasi sampai berapa pun besarnya.

Demikianlah kondisi yang berjalan di bawah kapitalisme. Kondisi inilah yang akan berlangsung tumbuh kembangnya potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Lahirnya potensi, inisiatif dan daya kreasi ini akan menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu negara. Apakah ciri-ciri pokok kapitalisme itu?. Ciri-ciri utama kapitalisme adalah sebagai berikut:

            1) Hak Individu (individual ownership). Kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi dan modal, bukan oleh negara. Negara hanya berkewajiban untuk mengurus pelayanan jasa pada masyarakat umum.

            2) Ekonomi pasar (market economy). Setiap orang bekerja dan melakukan aktivitas produksi tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Produsen menyediakan barang dan jasa untuk pasar, bukan untuk dirinya sendiri.

            3) Persaingan (competition). Konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomi pasar adalah munculnya kompetisi di dalamnya. Terutama pada penentuan harga yang jelas-jelas dipengaruhi oleh otoritas kenyataan hubungan antara penjual dan pembeli.

            4) Keuntungan (profit). Ciri keempat dari kapitalisme adalah adanya prinsip keuntungan. Hal ini terlihat sangat jelas jika dibandingkan dengan sistem lainnya.

            Karena kapitalisme membuka peluang untuk itu dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk berdagang, memilih dan melakukan pekerjaan, serta kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi.

            c. Eksistensi Kapitalisme pada Saat Ini

Kenyataan membuktikan bahwa, hingga hari ini eksistensi kapitalisme sebagai ideologi masih belum bisa ditandingi oleh ideologi-ideologi besar manapun. Dengan iming-iming kesejahteraan dan kemapanan bangunan ekonomi kapitalisme berhasil menarik minat banyak negara untuk setia menganutnya. Kemunculan blok-blok ekonomi dan kekuatan kapital perusahaan-perusahaan transnasional benar-benar menjadi bukti kedigdayaan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi sekaligus politik.

           

 2. Sosialisme-Komunisme

Beberapa pendapat menyatakan bahwa konsep tentang kemakmuran yang ideal dalam Republik di jaman filsuf Plato bersifat  sosialis, dan saat inilah sosialisme untuk pertama kali lahir. Alasannya karena golongan  kelas penguasa pada waktu itu tidak memiliki kekayaan pribadi dan sama-sama membagikan semua yang ada. Versi lain mengatakan bahwa kitab suci, terutama perjanjian lama, yang mula-mula mengatur tentang sosiaslis,  yang mencakup perlindungan bagi para buruh, wanita dan kaum lemah. Sosialisme modern muncul sebagai reaksi atas kesenjangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme sebagai dampak dari revolusi industri. Pada awalnya, sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirnya komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal. Komunisme bertitik tolak dari ajaran  Manifesto Comunis Marx-Engels, kaum komunis modern mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Marxisme. Di Uni Soviet Lenin menjadi tokoh sentral partai komunis yang dipimpinnya untuk menggulingkan penguasa Soviet yang sebelumnya telah sukses merebut kekuasaan dari Tsar yang runtuh pada 12 Maret 1917. Berbeda dengan Marx, Lenin tidak percaya pada kekuatan kaum buruh, tetapi ia lebih percaya terhadap kekuatan partai yang revolusioner untuk merubah banyak hal. Leninlah yang pertama kali membawa ideologi dalam praktek kenegaraan. Kematian Lenin pada tahun 1924 digantikan oleh Stalin yang tidak banyak berbeda dari pendahulunya. Selain Uni Soviet, Yugoslavia sebelum pecah adalah negara komunis terpenting yang perlu diketahui. Cuba juga menjadi referensi negara komunis di wilayah Amerka Latin. Fidel Castro telah membawa ideologi komunis untuk menjadi ideologi negaranya. Di Cina Mao Zedang telah melakukan terobosan besar dengan memakai sistem sosialis bagi negaranya dengan tekad swadaya juga bisa menjadi bukti kegagahan sosialisme-komunisme sebagai ideologi besar yang banyak dianut. Tetapi sejak keruntuhan Uni Soviet dan menggilanya kekuatan kapitalisme global, ideologi ini terlihat menjadi redup, meski masih ada beberapa negara yang setia menggunakannya.

Pokok-pokok ajaran komunis yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

(1) Ajaran komunisme bersifat atheis. Ajaran komunisme didasarkan atas kebendaan, maka komunisme tidak percaya kepada adanya Tuhan. Bahkan, agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.

 (2) Komunisme adalah internasionalisme. Pada prinsipnya masyarakat komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dari seruan Marx yang sangat terkenal, “Kaum buruh di seluruh dunia, bersatulah”. Komunisme juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu dengan sila Persatuan Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah asas yang fundamental. Bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Komunisme membangun negara berdasarkan kelas. Perekonomian masyarakat yang ada selama ini tidak adil karena dikuasai oleh kaum kapitalis. Menurut komunisme, keadaan itu hanya mungkin dirombak oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar sajalah yang akan memegang tapuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktatur yang mutlak (diktatur proletariat).

3. Facisme

Setelah Perang Dunia I (1918), Italia adalah negara yang mula-mula berkenalan dengan facisme. Benito Musolini, seorang muda 37 tahun anak dari seorang pandai besi miskin yang mewariskan bakat revolusioner kepada anaknya. Benito Musolini pertama kali memperkenalkan istilah Facis me pada tahun (1920) untuk menamai gerakan revolusioner, gerakan bersenjata yang dipimpinnya, yang juga menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi penguasa Italia. Disusul kemudian oleh saudaranya, Adolf Hitler muda di Jerman anggota Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman inilah, yang nantinya menjadi roh Facisme Jerman yang lebih populer dengan Nazi  itu. Gerakan Facisme di Spanyol dipimpin oleh Francisco Franco (1936) yang naik ke puncak tahta setelah negaranya mengalami 3 tahun perang saudara. Di Asia, Jepang menjelma sebagai Fasis  dalam tahun 1930-an melalui fase seperti evolusi yang lamban ke arah lembaga-lembaga yang totaliter, setelah menyimpang dari warisan tradisi budaya aslinya. Harus diakui bahwa sejarah telah mencatat betapa kemunculan Fasisme sebagai paham sekaligus gerakan tidak lepas dari kekuatan Musolini dan Hitler. Dalam kurun itulah Fasisme menemukan jaman keemasannya, ia telah mempengaruhi pikiran banyak orang Italia, Jerman, Spanyol, Jepang dan wilayah-wilayah lainnya. Ciri khas Fasisme adalah totaliter, nasionalis, rasialis, dan mengidolakan (mengkultuskan) pemimpinnya.

Paham ini tidak begitu dikenal di tanah air kita, tetapi kerawanan-kerawanan yang terdapat dalam masyarakat dapat menjadi peka dan malahan mengundang kedatangan perilaku yang menjadi ciri dan cara berfikir  Facisme. Facisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal serta membangun orientasi pada nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa, serta manusia lain. Paham ini jelas bertentangan dengan Pancasila.

 4. Pragmatisme

Perlu dibedakan pengertian antara Pragmatisme dengan pengertian pragmatis. Cara yang pragmatis mengacu pada hal yang teknis saja, sedangkan Pragmatisme sebagai orientasi mengacu pada sikap dan wawasan. Sikap dan wawasan Pragmatisme pada hakikatnya hanya menghargai manfaat dan hasil akhir, bukan prinsip-prinsip yang mendasari usaha untuk memetik manfaat dan memberikan hasil. Jadi, Pragmatisme pada hakikatnya adalah anti ideologi dan menganggap tidak ada gunanya membicarakan ideologi negara. 

             

           

 C. SIKAP SETIA TERHADAP IDEOLOGI NEGARA

Pada hakikatnya setiap manusia Indonesia, dalam dirinya terdapat identitas yang majemuk atau ganda. Pertama,  sebagai umat sesuatu agama tertentu, sekaligus sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua,  sebagai individu sekaligus sebagai manusia sosial dari masyarakat dan lingkungannya. Sebagai konsekuensinya maka di atas pundak setiap pribadi manusia Indonesia terpikulkan tugas dan kewajiban yang ganda pula. Tugas dan kewajiban tersebut adalah:

a.      Menjunjung tinggi dan mematuhi serta setia dengan penuh keimanan dan ketakwaan akan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

 b. Menghormati dan menaati serta harus juga setia pada dasar negara Pancasila, yang merupakan konsensus nasional. Kedua jenis tugas dan kewajiban yang ganda tersebut, memiliki perbedaan asal, yang satu berasal dari Tuhan dan yang satunya lagi berasal dari hasil daya cipta, rasa dan karsa manusia semata-mata. Oleh karena itu wajar apabila keduanya memiliki ciri khas dan sifat sendiri-sendiri. Kelainan ciri khas masing-masing tersebut merupakan pencerminan dari mana berasal.

 Dua kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh manusia Indonesia, di dalam:

            a. Pola pikir

            b. Ucapan, tindakan, dan perilaku

            c. Pola hidup dan budaya

            d. Kepribadian.

Dengan demikian diharapkan pada setiap diri pribadi manusia Indonesia, memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Baik Pancasila maupun ajaran agama pada dasarnya ada kesamaan konsep untuk tercapainya kebahagian hidup, yaitu keselarasan, keseimbangan dan keserasian:

                        a. Dalam kehidupan pribadi.

                        b. Dalam hubungan manusia dengan masyarakat.

                        c. Dalam hubungan manusia dengan alam.

                        d. Dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain.

                        e. Kewajiban Bangsa Indonesia Untuk Mempertahankan Ideologi Pancasila

f. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.